SERANG | Suarana.com - Seiring dengan kelangkaan dan kebocoran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah, Presiden Joko Widodo menyoroti masalah tersebut. (3/2/2024).
Presiden memberikan arahan khusus kepada Kapolri untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi dan Pertalite, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Ditreskrimsus Polda Banten langsung menindaklanjuti arahan tersebut dengan melaksanakan operasi penindakan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah hukum Polda Banten. Hasilnya, mereka berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi serta Pertalite.
Wadirreskrimsus Polda Banten, AKBP Wiwin, menjelaskan bahwa para pelaku memanfaatkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang dikeluarkan oleh Dinas terkait untuk petani dan nelayan. Namun, BBM tersebut diperjual belikan kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak yang tidak berhak.
Operasi tersebut berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan, jerigen, pompa, dispenser pertamini, dan BBM subsidi serta Pertalite yang disalahgunakan. Sebanyak 15 tersangka ditahan di Rutan Polda dan Polres.
Pelaku melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi dan Pertalite dengan menggunakan modus operandi yang terorganisir. Mereka membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi, kemudian menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak yang tidak berhak.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar.
Ditreskrimsus Polda Banten menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi Kamtibmas dan menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat agar kondusif. Mereka bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan ilegal yang merugikan masyarakat.
- Redaksi
- Sumber : humas.polri.go.id