DPP LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Lakukan Audiensi Dengan Disbudpar Kota Bandung Bantu Seniman yang Merasa Dirugikan Hotel Grand Pasundan

Bandung / suarana – Acara audiensi terkait permasalahan antara seniman anggota LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) dengan Hotel Grand Pasundan (GP) Bandung telah digelar pada di ruang meeting Kantor Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung jalan Ahmad Yani pada Rabu (10/12/2024) pukul 10.00 – 11.30 wib. Acara yang tadinya akan dihadiri oleh General Manager  Hotel GP  namun yang bersangkuran tidak dapat hadir karena ada hal lain yang harus diselesaikan.

Hadir dalam acara audiensi tersebut Ceppi Heryanto, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Tim dan UJP Destinasi Disbudpar Kota Bandung, Suman Rinto Sitohang, S.T., yang merupakan Ketua Umum DPP WGAB dan anggota LBH yang membantu permasalahan ini, Trisna Batara Putra selaku pemerhati lingkungan budaya dan seni, beberapa anggota LSM WGAB, beberapa seniman yang, anggota kepolisian serta beberapa awak media.  

Disbudpar Kota Bandung dalam permasalahan ini diharapkan mampu menjadi penengah permasalahan yang telah mengendap sejak Bulan Mei 2024 dan hampir selama 6 bulan ini tanpa ada solusi. Secara singkat kronologis permasalahan terjadi saat kegiatan Pameran dan Workshop Usaha Mikro, Kecil dn Menengah (UMKM) yang diketuai oleh Trisna di Hotel GP dianggap merugikan pihak peserta pameran. Terungkap juga bahwa telah terjadi 2 kali mediasi yang dibantu oleh Disbudpar Kota Bandung. Pertama dilakukan di PHRI dan kedua dengan PJ Gubernur Jawa Barat.

Pihak Disbudpar Kota Bandung dan Ketua Umum LSM WGAB tengah berdiskusi terkait masalah seniman  yang merasa dirugikan oleh Hotel Grand Parahyangan

Trisna mengungkapkan sebetulnya pihaknya tidak ingin melakukan pameran di Hotel GP. “ Saat kami melakukan pameran di Hotel Horison pihak Manajemen Hotel GP mendatangi kami dan meminta agar melakukan kegiatan pameran di Hotel GP namun kami menolaknya karena tengah melakukan pameran di Hotel Horison,” ungkap Trisna. “Pihak Hotel GP bahkan hingga dua kali mengajak kami dan akhirnya kami setuju untuk menggelar pameran di Hotel GP dimana GM Hotel menyetujui jika acara tersebut tidak perlu ada MOU dan tinggal menerapkan seperti apa yang telah berjalan di Hotel Horison ,” lanjutnya.

Trisna menuturkan bahwa setelah semua hal yang dianggap perlu agar pameran bisa berjalan dengan lancar termasuk perizinan, lalu saat melakukan briefing untuk Ceremonial Opening acara di loby hotel pada tanggal 30 April 2024, yang dihadiri oleh 3 orang perwakilan dari Hotel GP yaitu Adrian selaku Chief security, Rifki  selaku Chief FO, dan Yoyo selaku Chief Enginering serta 3 orang perwakilan panitia acara yaitu Heriyana, S.H., M.Pd., Erwin dan dirinya  tidak ada masalah terkait kegiatan pameran, maka pihaknya menganggap semua selesai dan acara bisa berlangsung. “Dalam briefing disetujui acara Ceremony Opening berlangsung pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024,” tutur Trisna.

Namun setelah semua fix, dimana publikasi dan undangan acara telah tersebar, pada tanggal 17 Mei 2024 pihak Hotel GP meminta agar acara Ceremonial Opening tidak usah dilaksanakan. Hal tersebut sangat mengejutkan dan membuat pihak panitia kecewa. “Bahkan kami ditagih biaya sewa area loby yang akan kami gunakan untuk acara Ceremonial Opening, dan dengan tegas saya menolak karena tidak ada pembicaraan terkait biaya sewa sejak awal,” kata Trisna. “Bahkan pada tanggal 20 Mei 2024 kami menerima surat melalui salah seorang perwakilan Hotel GP bernama Fery yang isi suratnya meminta agar acara dibatalkan,” lanjutnya lagi.

Dengan adanya surat tersebut Trisna selaku leader untuk acara ini benar-benar terpukul, merasa dijebak dan diperas hingga selain mengalami kerugian material juga moril karena kepercayaan rekan-rekan seniman terhadap dirinya bisa hilang.

Sementara itu, dalam audiensi pihak Disbudpar yang diwakili oleh Chepi Heryanto, S.Sos., M.Si.,  mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan surat permohonan kepada pihak Hotel GP agar segera menyelesaikan permasalahan ini. “Namun sayangnya belum ada tanggapan dari pihak Hotel,” ungkapnya.

Rinto selaku Ketua Umum DPP LSM WGAB dan pihak LBH untuk menyelesaikan masalah ini beranggapan bahwa seharusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cepat karena bukan masalah besar. “Seperti yang telah dikemukakan saat mediasi di PHRI bahwa ada wacana agar pihak Hotel Grand Pasundan memberikan kesempatan bagi para seniman agar bisa melakukan kegiatannya kembali tanpa adanya biaya,” kata Rinto. “Namun keyataanya pihak Grand Pasundan tidak bersedia dan menanyakan MOU yang tidak pernah dibuat karena GM Hotel sendiri tidak meminta MOU sejak awalnya,”

Rinto meminta agar pihak Disbudpar kembali menghubungi pihak Hotel GP dan agar pihak Hotel tidak bersikap seolah-olah melecehkan. “Ketidak hadiran pihak Hotel GP hari ini secara mendadak bagi kami merupakan tindakan dan sikap melecehkan,” ujar Rinto. “Apalagi ini dengan institusi negara,” lanjutnya lagi. 

Acara audiensi akhirnya selesai dengan kesepakan pihak Disbudpar akan mendatangi Hotel GP hari itu juga agar bisa menyelesaikan permasalahan secepatnya. Namun setelah meninggalkan ruangan dan keluar gedung, kendaraan Kadisbudpar tiba-tiba datang dan akhirnya kembali masuk ruangan dan melakukan pembicaraan dengan Drs. Arief Syaifudin, S.H., M.Par., dimana Arief menegaskan jika pihak Hotel memang tidak mau menyelesaikan masalah ini tinggal laporkan saja secara hukum ke pengadilan. “Pihak Kami tida ada kewenangan untuk menuntut atau melakukan tindakan hukum terhadap hotel,” kata Arief. “Namun kami akan kembali menyurati pihak Hotel Grand Pasundan sekali lagi,” katanya lagi.

Arief berharap kedua belah pihak bisa menemukan titik temu setelah pihaknya melauangkan surat yang isinya memohon agar pihak Hotel GP segera menyelesaikan permasalahan ini dan sesegera mungkin melaporkan hasilnya kepada Dinas. *suarana/Bans