Pernyataan Sikap Terkait Pemilihan Pengurus Baru Di Munas XI ASPADIN

jabar.suarana/Jakarta - Penolakan terhadap kepengurusan baru ASPADIN menyeruak pada saat Munas ASPADIN XI pada Rabu (12/11/2025) di Hotel Ciputra Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 75  anggota ASPADIN.

Dalam Munas tersebut mayoritas anggota ASPADIN menolak hasil dari pemilihan karena beberapa hal yang dianggap menyalahi aturan. saat memilih Ketua Umum dan pengurus baru periode 2025–2028. Mayoritas anggota mencatat adanya ketidaksesuaian dalam proses pemilihan Ketua Umum dan Pengurus, yang menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar organisasi. 

Hal lainnya adalah ketidaksesuaian mencakup tata tertib yang tidak sesuai AD/ART yang diantaranya adalah pembatasan bakal calon Ketua Umum hanya untuk yang berdomisili di Jabodetabek dimana kebijakan ini dipandang membatasi hak anggota dari berbagai daerah untuk mengajukan calon secara setara. 

Dalam munas tersebut juga ada indikasi pemberian fasilitas kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) tertentu dan pembatasan akses informasi dan pelibatan terkait penyelenggaraan MUNAS yang diduga diarahkan untuk memuluskan kemenangan Sdr. Firman Sukirman sebagai Ketua Umum baru. 

Ada juga indikasi upaya perwakilan anggota, beberapa Ketua dan Pengawas DPD untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan ditolak, karena adanya beberapa oknum Dewan Pengurus Pusat yang menghalangi melalui berbagai cara. 

Karena menilai proses pemilihan tidak demokratis dan penuh dengan rekayasa, mayoritas anggota ASPADIN yang hadir lebih dari 75 anggota dari total 96 peserta memutuskan untuk walkout dan menolak mengikuti proses pemilihan lebih lanjut. 

Para anggota yang melakukan walk out tersebut berpendapat bahwa seharusnya Munas mengutamakan asas transparansi, kebersamaan dan keadilan, menjunjung tinggi serta menghargai hak setiap anggota sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga beranggapan Munas sebagai forum tertinggi organisasi semestinya menjadi wadah penyampaian agenda dan usulan anggota serta diselenggarakan secara inklusif oleh Pengurus DPP, bukan didominasi oleh pihak tertentu. 

Atas dasar kondisi tersebut, para anggota yang mayoritas berasal dari: DPD Sumatera Utara dan Aceh; DPD Sumatera Barat; DPD Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten; DPD Jawa Tengah, DIY dan Kalimantan Tengah; DPD Jawa Timur; DPD Bali dan Nusa Tenggara dan DPD Sulawesi Utara, menyatakan tidak mengakui dan menolak kepengurusan baru yang dipilih dalam Munas ini. 

Meskipun menolak hasil serta proses Munas, mereka menghormati hak setiap anggota dalam menentukan sikap masing-masing. Namun sekitar 70 anggota  sepakat untuk mengambil langkah berbeda dan menyatakan tidak dapat melanjutkan keanggotaan dalam ASPADIN. *jabar.suarana/IST