Sekjen LPI DPW Jabar,"Pembangunan Insfratruktur Tidak Kualitas Hanyalah Pemborosan Anggaran Negara"
SUKABUMI|SUARANA- Sekjen LPI (lembaga Pasundan Indonesia) Resty Apriansyah menyebutkan, adanya pembangunan infrastruktur yang tidak kualitas maka hanya menghamburkan anggaran negara.
Pasalnya pembangunan dibutuhkan kualitas dan kuantitas, agar dapat menghemat anggaran negara, supaya tidak jalan ditempat, sehingga pembangunan infrastruktur yang hanya kuantitas rentan dan berpotensi dengan penyimpangan, atau patut di duga sebagai perbuatan melanggar hukum, imbuhnya.
Disebutkan nya lagi ia, sejatinya pembangunan yang dibiayai negara haruslah mengutamakan kualitas agar dapat bertahan 4 sampai 5 tahun, supaya pembangunan tidak jalan ditempat, cetus nya.
kami LPI punya komitment dan rasa tanggung jawab terhadap setiap program pemerintah untuk mengawal dan juga mengawasi pada semua pelaksanaan kegiatannya, baik itu yang diselenggarakan melalui APBD dan APBN, imbuhnya.
sementara itu kami LPI sebagai kontrol eksternal, yang dalam melakukan kontrolnya akan menginput nya melalui serangkaian infestigasi, sesuai dengan bidang SDM yang di LPI, yang kemudian akan bekerjasama dengan pihak dinas terkait sebagai bentuk mitra kerja.
dalam hal ini LPI membantu masyarakat untuk dapat menikmati keterbukaan informasi publik, dan sekaligus dengan mendorong UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (keterbukaan informasi publik) untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan nya, seperti yang ada pada huruf a- yaitu, menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
b-mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, huruf c-meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, dan masih banyak poin penting lain nya, beber Resty Ap yang sudah akrab dikalangan wartawan Sukabumi.
Ditambahkan nya lagi ia, kemudian kami LPI juga mendorong terwujudnya penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengetahu alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, tutupnya dalam acara kopi bareng di kantor sekretariat DPD dan DPW LPI.
Reporter. Kusnadi.