WTA Upper Cisokan Ditolak Audiensi Oleh Pejabat PLN di Kantor Induk UIP JBT

jabar.suarana / Bandung -  Warga Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dan Kuasa Hukum mereka yaitu Roedy Wiranatakusumah harus menelan rasa kecewa setelah ditolak beraudiensi oleh pejabat Kantor Induk UIP JBT PLN di jalan Karawitan no.32 pada Rabu (12/02/2025) pukul 10.00 wib.

Awalnya warga yang berjumlah puluhan tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya ingin mempertanyakan kompensasi yang menurut mereka harusnya sudah diterima  terkait proyek Upper Cisokan yang telah berjalan 11 tahun. Namun pihak PLN hanya bersedia menerima kuasa hukum warga yaitu Roedy Wiranatakusumah saja sebagai perwakilan namu ditolak mentah-mentah olah yang bersangkutan. 

Bagi Roedy apa yang dilakukan oleh pihak PLN sangat tidak beradab. "Yang datang ke sini itu bukan calo tanah, tapi pemilik tanah yang sudah sekian lama digantung pembayarannya selama 11 tahun terkait proyek Upper Cisokan," katanya. "Sudah seharusnya pihak PLN menerima mereka dan memberikan keterangan masalah hak mereka," lanjutnya lagi.

Kronologis masalah berawal program Nasional Upper Cisokan yang 80% nya dibiayai oleh World Bank di wilayah Kabupaten Bandung Barat 11 tahun lalu dimana dalam prosesnya hingga saat ini masih ada hak warga selaku WTP yang tanahnya  terkena proyek yang belum selesai. 

"Kami hanya ingin kepastian saja. Jika memang terpakai ya cepat selesaikan pembayarannya, dan apabila tidak terpakai maka warga akan menggunakannya kembali untuk bertani," papar Roedy. "Sederhana saja masalahnya tapi kenapa sampai saat ini belum selesai?" lanjutnya lagi.

Saat awak media mengkomfirmasi kenapa pejabat atau perwakilan PLN tidak berkenan menemui warga dan kuasa hukum kepada satpam, kepala satpam yang bernama Acep Triyono berkilah bahwa harus ada janji bila ingin ketemu humas. 

Sesaat warga ditolak untuk bisa bertemu dengan pejabat PLN tersebut dengan emosi beberapa warga melontarkan rasa kecewanya. Ada yang ingin melakukan blokade di depan gerbang masuk bahkan ada yan bersedia mati jika masalah ini tidak bisa diselesaikan hari ini. "Kami sudah dibiarkan kelaparan bertahun-tahin akibat tidak bisa bertani. Maka kamipun berhak melakukan blokade gerbang masuk jika perlu," kata salahseorang warga dwngan nada emosi.

Namun dengan bijak Roedy selaku kuasa hukum mampu meredam emosi beberapa warga tersebut dan akhirnya sepakat akan membawa masalah ini kepada Gubernur terpilih yaitu Dedi Mulyadi setelah dilantik nanti.

Roedy Wiranatakusumah menyatakan akan mengambil tindakan hukum dan menyurati World Bank terkait kasus ini usai dirinya dan para warga akan kembali pulang. "Saya akan surati World Bank agar masalah ini bisa selesai. Kasihan warga yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," pungkasnya. *jabar.suarana/Bans