Skandal Pullman Bandung Grand Central Sewa Murah Aset ke Pemprov Jabar, KDM Turun Tangan

jabar.suarana/Bandung - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa lalu kembali menjadi sorotan tajam, Hotel mewah Pullman Bandung Grand Central, yang megah berdiri di atas lahan strategis milik Pemprov Jabar, hanya menyetor sewa senilai 2 miliar rupiah per tahun, angka yang dinilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), sangat tidak optimal dan merugikan Pemprov Jabar. 

Dalam Rapat Paripurna pengesahan APBD 2026, Kamis malam, (20/11/2025), KDM secara eksplisit menyatakan niatnya untuk melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian kerja sama (PKS) yang telah berjalan ini. 

Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya 'pembersihan' aset untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terkesan terabaikan.

"Contoh hotel besar depan Gedung Sate itu hanya 2 miliar rupiah setahun, saya ingin negosiasi ulang, masa setahun hanya 2 miliar, rupiah, " tegas KDM menyoroti aset yang dikerjasamakan dengan PT Tritunggal Lestari Makmur tersebut.

Kerja sama Build of Transfer (BOT) yang menjadi payung hukum operasional Hotel Pullman di Jalan Diponegoro No. 27 ini telah diteken sejak 2012, pada masa kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dengan tenor panjang selama 35 tahun.

Data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan betapa ringannya beban sewa yang ditanggung pengelola hotel.

- Awal Kerja Sama (2012), setoran awal hanya Rp 500 juta.

- Tahun 2025, setoran ditetapkan hanya Rp.2,08 miliar.

- Proyeksi Tahun 2050, Setoran diprediksi 'melonjak' menjadi Rp.2,33 miliar.

Perjanjian dengan nilai setoran yang hanya mengalami kenaikan minimalis selama puluhan tahun ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah perjanjian kerja sama ini benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan dan optimalisasi keuntungan daerah, ataukah lebih menguntungkan pihak swasta?

KDM mengkritik keras, bukan hanya kasus Pullman, tetapi juga tata kelola aset Pemprov Jabar secara keseluruhan, KDM menuding banyak aset, termasuk yang dikelola oleh BUMD, cenderung dijadikan "usaha sampingan" sehingga tidak memberikan implikasi signifikan pada pendapatan daerah.

Untuk mengatasi 'kebocoran' pendapatan ini, KDM berjanji akan langsung memimpin negosiasi ulang terhadap semua lembaga bisnis yang menggunakan aset Pemprov Jabar.

Meski laporan keuangan mencatat Hotel Pullman lancar dalam membayar sewa, kelancaran tersebut tidak bisa menutupi fakta bahwa nilai aset strategis di jantung Kota Bandung jauh melampaui setoran tahunan Rp2 miliar. 

Angka ini terbilang miris mengingat pendapatan per malam hotel bintang lima tersebut bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Keputusan KDM untuk mengkaji ulang dan menegosiasi ulang perjanjian BOT ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan aset Pemprov Jabar yang selama ini diduga kuat minim kontribusi bagi kas daerah.*jabar.suarana/IST